santri.id – Perhelatan akbar Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kian dekat, dan diskursus mengenai siapa sosok yang pantas menakhodai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat. Memilih pemimpin bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tentu bukan sekadar rutinitas pergantian kepengurusan semata. Di era yang kian dinamis ini, NU dihadapkan pada tantangan keumatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, NU tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang sekadar populer atau berilmu tinggi, melainkan seorang nakhoda visioner yang mampu menggerakkan mesin organisasi secara nyata dan sistematis.
Merespons dinamika kebutuhan ini, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin memaparkan pandangannya mengenai kriteria mutlak bagi calon Ketua Umum PBNU mendatang. Menurutnya, figur yang kelak memimpin PBNU harus memiliki kapasitas manajerial dan kemampuan teknokratis yang mumpuni. Syarat ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Ketua Umum pada hakikatnya bertugas sebagai pelaksana utama (eksekutor) dari berbagai arahan dan garis kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Rais Aam.
Mantan Wakil Presiden RI ini menegaskan, rekam jejak keilmuan maupun tingkat popularitas di mata umat belum cukup untuk menjawab tantangan mengelola organisasi berskala masif seperti NU. “Ketua Umum itu harus memiliki skill manajerial untuk kemampuan mengelola, sekaligus mampu secara teknik menggerakkan organisasi. Harus dipilih yang terbaik,” jelas Kiai Ma’ruf saat berbicara dalam tayangan Menjadi Indonesia episode “Di Balik Turun Gunungnya Kiai-Kiai Sepuh Jelang Muktamar ke-35 NU” pada hari Ahad (23/8/2026).
Kapasitas manajerial ini ibarat pelumas yang memastikan seluruh perangkat keorganisasian dari tingkat pusat hingga ranting dapat berjalan dengan efektif. Di sisi lain, kemampuan teknokratis amat diperlukan guna mengejawantahkan visi, arahan, serta kebijakan pimpinan menjadi program kerja riil dan gerakan yang membumi di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Kiai Ma’ruf juga menitikberatkan pentingnya prinsip al-islah wal-islah (mendamaikan dan memperbaiki) yang harus melekat pada diri seorang calon pimpinan puncak PBNU. Islah yang pertama bermakna kemampuan untuk merangkul serta menyatukan seluruh potensi nahdliyin; memastikan organisasi tidak retak oleh friksi atau terpecah-belah akibat gesekan kepentingan internal sesaat. Sementara itu, islah yang kedua adalah upaya berkesinambungan untuk terus memperbaiki orientasi gerakan NU agar senantiasa berpijak kokoh pada rel fikrah (pemikiran) dan manhaj (metodologi) Nahdliyah.
Sebagai organisasi yang memikul mandat besar di ranah keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan, keutuhan internal NU merupakan kekuatan pilar yang sama sekali tidak bisa ditawar-tawar.
Pada akhirnya, wejangan dan pesan mendalam dari Kiai Ma’ruf ini patut dijadikan pijakan refleksi yang berharga menjelang Muktamar Ke-35 NU. Pemilihan Ketua Umum bukanlah semata ajang kontestasi ketokohan, melainkan sebuah ikhtiar mencari pelayan umat yang sanggup bekerja profesional, mengorkestrasi program dengan lincah, dan senantiasa merawat muruah organisasi. Harapannya, kepemimpinan PBNU di masa depan sanggup membawa gerbong Nahdlatul Ulama bergerak semakin berdaya saing dan terus menebarkan rahmat bagi kemajuan peradaban bangsa.
