santri.id – Bagaimana Sistem Pemilihan Gubernur di Provinsi Yogyakarta?, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sistem pemerintahan yaBagaimana Sistem Pemilihan Gubernur di Provinsi Yogyakarta yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh status keistimewaannya yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu aspek utama dari keistimewaan tersebut adalah sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak dilakukan melalui pemilihan umum (Pilkada) seperti di provinsi lain, melainkan melalui mekanisme pengukuhan.
Keistimewaan Yogyakarta dalam Sistem Pemerintahan
Keistimewaan ini berakar pada sejarah panjang hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah menyatakan Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta dalam tata kelola pemerintahan daerahnya, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.
Dasar Hukum Penetapan Gubernur DIY
Proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Aturan lebih lanjut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa:
- Jabatan Gubernur DIY secara otomatis dipegang oleh Sultan Yogyakarta yang sedang bertahta.
- Jabatan Wakil Gubernur DIY dipegang oleh Adipati Paku Alam yang sedang bertahta.
- Masa jabatan mereka sama seperti kepala daerah lainnya, yaitu lima tahun.
- Pengukuhan dilakukan melalui DPRD DIY dan selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk disahkan.
Dengan demikian, sistem pemilihan kepala daerah di Yogyakarta tidak melalui pemilihan umum oleh rakyat, tetapi berdasarkan sistem monarki konstitusional yang telah diakui dalam hukum negara.
Proses Pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melibatkan beberapa tahap berikut:
- Masa Jabatan Berakhir
Ketika masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan berakhir, DPRD DIY menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. - Pengajuan Nama Calon
- Kasultanan Yogyakarta mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang sedang bertahta sebagai calon Gubernur.
- Kadipaten Pakualaman mengajukan Adipati Paku Alam yang sedang bertahta sebagai calon Wakil Gubernur.
- Verifikasi oleh DPRD DIY
DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen dan status calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sidang Paripurna DPRD DIY
Setelah verifikasi, DPRD DIY mengadakan sidang paripurna untuk menetapkan calon yang diajukan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. - Pengajuan kepada Presiden
Setelah ditetapkan oleh DPRD DIY, nama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). - Pelantikan dan Pengukuhan
Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY resmi menjabat dan menjalankan tugasnya untuk periode lima tahun ke depan.
Alasan Yogyakarta Tidak Mengadakan Pemilihan Gubernur
Sistem penetapan ini sering menimbulkan pertanyaan, terutama bagi masyarakat yang terbiasa dengan mekanisme pemilihan langsung. Berikut beberapa alasan mengapa Yogyakarta tidak mengadakan Pilkada Gubernur seperti provinsi lain:
- Menghormati Sejarah Kesultanan Yogyakarta
Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah menghormati peran tersebut dengan memberikan hak istimewa dalam sistem pemerintahan daerah. - Menjaga Stabilitas Pemerintahan
Dengan sistem pengukuhan, Yogyakarta tidak mengalami dinamika politik Pilkada yang sering kali memicu konflik dan persaingan antar calon. Hal ini membuat pemerintahan daerah lebih stabil dan fokus pada pembangunan. - Mengakomodasi Budaya dan Kearifan Lokal
Yogyakarta memiliki nilai budaya yang kuat, termasuk dalam sistem pemerintahan. Dengan mempertahankan tradisi Kasultanan dan Pakualaman, sistem ini dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat DIY. - Dukungan dari Masyarakat DIY
Berdasarkan berbagai survei dan kajian, masyarakat Yogyakarta umumnya mendukung sistem ini karena dianggap lebih efektif dan sesuai dengan tradisi lokal.
Perbandingan dengan Provinsi Lain
Berbeda dengan DIY, semua provinsi lain di Indonesia memilih gubernur melalui Pilkada yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam Pilkada, calon gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara, dengan dukungan partai politik atau jalur independen.
Keunggulan sistem Pilkada di provinsi lain adalah memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpinnya. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, seperti politik uang, kampanye negatif, dan polarisasi politik.
Di sisi lain, sistem di Yogyakarta menawarkan stabilitas tanpa kompetisi politik, tetapi dengan konsekuensi bahwa masyarakat tidak bisa memilih gubernurnya secara langsung.
Tantangan dan Pro Kontra Sistem Keistimewaan
Meskipun sistem ini diterima secara luas, ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:
- Kritik terhadap Sistem Non-Demokratis
Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem ini tidak demokratis karena masyarakat tidak dapat memilih langsung pemimpinnya. Namun, pendukung sistem ini menekankan bahwa demokrasi tidak selalu harus dalam bentuk pemilihan langsung, tetapi juga bisa melalui mekanisme yang disepakati secara hukum dan budaya. - Regenerasi Kepemimpinan
Salah satu tantangan besar adalah bagaimana jika suatu saat tidak ada keturunan Sultan atau Paku Alam yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin DIY. Hal ini dapat memicu perdebatan mengenai sistem penggantian kepemimpinan. - Integrasi dengan Sistem Nasional
Sebagai satu-satunya provinsi dengan sistem keistimewaan seperti ini, ada tantangan dalam memastikan bahwa DIY tetap selaras dengan kebijakan nasional tanpa menghilangkan identitas budayanya.
Kesimpulan
Sistem pemilihan Gubernur di Yogyakarta berbeda dengan provinsi lain karena didasarkan pada keistimewaan yang diakui secara hukum dan sejarah. Gubernur DIY selalu dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta, sementara Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam yang bertahta.
Proses penetapan dilakukan melalui DPRD DIY dan disahkan oleh Presiden, tanpa melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Keistimewaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah Kesultanan Yogyakarta dan peran pentingnya dalam pembentukan Indonesia.
Meskipun ada pro dan kontra, sistem ini telah berjalan efektif selama bertahun-tahun dan mendapatkan dukungan dari masyarakat DIY. Dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem ini dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
Referensi
