UU Pesantren Disahkan, Now What?

Posted by
17
views

Undang – undang Pesantren disahkan DPR RI 2014-2019 di hari-hari terakhir masa bakti mereka. Inilah kado terindah bagi santri. Setelah penetapan hari santri nasional: 22 Oktober.

Dunia pesantren pun menyambutnya dengan gegap gempita. Padahal tak semua pondok pesantren mendapat manfaat dari UU ini.

UU yang sempat ditolak Muhammadiyah dan ormas non NU lain ini saya harap dipahami dengan jernih.

UU ini menurut saya, ditujukan khusus untuk lembaga pendidikan salafiyah murni. Pondok pesantren yang dikhususkan untuk mendalami ilmu-ilmu salaf, yang bersumber dari kitab-kitab kuning.

Sebagai contoh, pondok Lirboyo,Ploso Kediri, pondok Termas Pacitan, API Tegalrejo, pondok Sarang Rembang, pondok Langitan Tuban, pondok Paculgowang Jombang ( yang terakhir almamater saya itu hehe). Dan, masih banyak lagi.

Pondok pesantren jenis ini tak memiliki lembaga pendidikan formal. Makanya UU ini khusus mengakomodir mereka.

Bukan model pondok pesantren yang menjamur saat ini. Pondok yang santrinya bersekolah di siang hari di lembaga formal milik pondok maupun lembaga lain. Pondok pesantren model ini tak memerlukan UU khusus. Santrinya juga murid sekolah formal.

Saya kira, pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah (kalau tidak keliru) semuanya memiliki lembaga pendidikan formal. Juga banyak pondok pesantren NU yang seperti itu. Seperti pondok pesantren Tebu Ireng Jombang itu. Jadi mereka tak dicakup UU Pesantren ini.

Pondok salafiyah ini, di jaman saya mondok dulu, dikategorikan pondok pesantren tradisional.

Sebagai perbandingan adalah pondok modern yang menjadi trade mark pondok Gontor kala itu. Pondok Gontor ini punya standar mutu mandiri, yang ijazahnya diakui secara nasional, bahkan internasional. Jadi pondok Gontor pun tak perlu UU ini.

Santri Pondok salafiyah terkenal dengan ” kaum sarungan” yang memang jarang lepas dari sarung. Setiap hari mereka berkutat dengan ilmu bahasa Arab ( Nahwu, Sharaf, I’lal, Balaghah, Manthiq) , Fiqih, Tauhid, Fara’id, Filsafat Islam, Falak, Arudlh dan sebagainya. Mulai dari tingkat dasar sampai lanjut.

Biasanya untuk tingkat lanjut berbentuk forum diskusi yang mencari solusi masalah-masalah dari masyarakat, dengan merujuk kepada kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Ada juga forum diskusi (bahtsul masa’il) dari beberapa pesantren untuk membahas masalah-masalah dengan lebih dalam.

Nah, dengan ilmu yang begitu kompleks, nyatanya para lulusan pondok salaf tak mendapat pengakuan formal. Padahal untuk bidang yang sama, pengetahuan mereka banyak yang melampaui para sarjana, bahkan doktor sekalipun. Jadi wajar bila dalam UU tersebut menyebut jenjang sampai S3. 

Namun, perlu diingat. Tak semua santri salaf memenuhi kriteria itu. Bahkan tak semua pesantren salafiyah punya kualitas yang memadai.

Jadi, di sinilah tantangannya. Keberadaan standarisasi mutu harus ada. Tanpa kualitas yang memadai, para sarjana produk pondok salaf ini hanya akan jadi cemoohan dan memperburuk citra pondok pesantren.

Kendali mutu bisa dimulai dari pondok-pondok pesantren tua yang alumninya sudah beranak-pinak melahirkan pondok-pondok alumni di seluruh nusantara. Mungkin bisa ditiru cara Gontor mengelola cabang-cabangnya.

Jadi, mari semua stake holder “persantrian” mulai berbenah. Buktikan Anda layak bergelar sarjana, master, bahkan doktor!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *