Antara Beras Maknyus, Jokowi dan PKS

Posted by
68
views

Control oil and you control nations; control food and you control the people. Sebuah quote dari Henry Kissinger tahun 1970 ini rupanya tetap relevan di manapun di sepanjang zaman. Tak terkecuali di era reformasi di negara Indonesia yang “katanya” sedang giat membangun ini. Bahkan “kesaktian” penguasaan atas pangan telah dengan sukses diterapkan Soeharto selama 32 tahun dengan orde barunya. Swasembada beras yang dicanangkan Soeharto dengan slogan intensifikasi dan ekstensifikasi sukses besar. Rakyat kenyang, kekuasaanpun langgeng.

Rupanya Soeharto telah belajar dari seniornya.  Mengabaikan pangan telah membuat rakyat yang lapar di era Soekarno mudah marah, apalagi bila ada kekuatan yang memanfaatkannya, “masuklah tuh barang”  (quote dari seorang almarhum politisi terkenal). Sejarah mencatat, Soekarno jatuh karena ekonomi yang bobrok, rakyat lapar.

Tak heran, urusan perut wajib jadi prioritas bagi semua penguasa jika ingin kekuasaannya “langgeng”.Tinggal mungkin yang berbeda adalah “gaya” mereka. Habibie, Gusdur dan Megawati yang merupakan presiden-presiden masa pancaroba luput memperhatikan masalah pangan ini. Maklum saat itu masalah bangsa terlalu banyak dan kompleks, jadi kestabilan politik dan keamanan mau tak mau menjadi prioritas mereka.

Era pancaroba ini diakhiri dengan tampilnya SBY sebagai pemimpin baru nan kharismatik saat itu. SBY dengan dibantu tangan dingin JK perlahan tapi pasti menyelesaikan konflik di beberapa daerah yang bila dibiarkan akan memicu disintegrasi bangsa. Lalu apakah SBY mengabaikan urusan pangan? Tentu tidak. Namun dengan tujuan utama rekonsiliasi nasional (tercermin dari nama kabinetnya: Indonesia Bersatu), ketahanan pangan ini dipenuhi oleh pemerintah  dengan membuka kran impor seluas-luasnya.

Masa SBY itu, ketahanan pangan dengan pemberdayaan pertanian dan petani lokal tidak begitu diperhatikan. Langkah ini bisa melanggengkan kekuasaan SBY 2 periode, namun akibat sampingannya sungguh menyakitkan: Indonesia dikuasai oleh mafia pangan.

Nah, tibalah masa kepemimpinan seorang rakyat jelata, tukang kayu: Jokowi. Masa presiden kerempeng ini, ketahanan pangan justru diperkuat dengan istilah kedaulatan pangan. Bedanya apa? Kedaulatan berarti Indonesia berdaulat penuh atas pemenuhan kebutuhan pangan tanpa tergantung dengan negara manapun.

Maka dimulailah perang dengan kekuatan ‘mafia’ impor anti kedaulatan pangan yang menikmati manisnya beras impor di masa SBY. Mafia ini, bersama jaringan raksasanya akan selalu berusaha menggagalkan terwujudnya kedaulatan pangan dengan berbagai cara. Tentu saja mereka akan sangat dirugikan bila ketahanan pangan ala Jokowi ini terwujud. Disamping kehilangan ladang emas,  mereka juga tidak akan bisa menguasai dan mengendalikan pasar beras nasional. Apa gunanya mengendalikan pasar beras? Bargaining politik! Bahkan mereka bisa “mendudukkan” penguasa yang mereka inginkan. Ngeri bukan?

Oleh karena itulah, pemerintah Jokowi mati-matian melawan “mafia pangan” ini, karena selip sedikit saja, kekuatan politik lawan akan dengan sigap menungganginya. Kewaspadaan pemerintah inilah yang akhirnya meletupkan kasus beras Maknyus dan Ayam Jago milik PT. Indo Beras Unggul. PT IBU digerebek polisi karena tertangkap tangan mengolah beras yang mereka beli dari petani dengan harga subsidi, dikemas dan dijual dengan harga beras premium.

Lalu dimana salah PT. IBU? Secara kasat mata, sebenarnya PT IBU membantu petani. Hasil panen petani dibeli oleh PT. IBU dengan harga lebih mahal. Lalu kemudian PT.IBU mengolah beras tersebut, mengemasnya, kemudian dijual dengan harga jauh lebih tinggi lagi. Apakah PT IBU salah dengan menjual harga beras lebih mahal, kalau konsumen produknya tidak merasa keberatan?

Tentu saja tidak, asal berasnya bukan hasil dari sawah yang disubsidi pemerintah. Asal tahu saja, pemerintah setiap musim mensubsidi petani untuk pembelian benih 1,3 triliun rupiah per tahun dan pupuk 31 triliun rupiah per tahun.
Subsidi ini dimaksudkan agar petani dan masyarakat konsumen beras sama-sama “bisa hidup”. Bisa dibayangkan kan kalau subsidi petani dicabut, lalu harga beras semuanya seharga beras Maknyus?

Sudut pandang pemerintah inilah yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang menganggap kasus ini aneh. Analoginya begini aja, ada seorang anak bungsu membuat kue, bahan terigunya dikasih gratis sama sang ibu. Kenapa? Ibu ingin agar kakak-kakaknya beli kue dengan harga murah. Anak bungsu senang, kakak senang. Tahu-tahu nongol PT. IBU memborong hasil kue si bungsu, lalu menjual dengan harga tinggi kepada sang kakak. Si bungsu senang karena harga jual lebih tinggi, sang kakak juga no problem karena kuenya dibungkus rapi dan keren. Ibu yang tahu kelakuan PT. IBU ya pasti marah dong!

Nah, sang ibu atau pemerintah merasa dirugikan triliunan rupiah karena kelakuan PT.IBU ini, lalu melakukan penggerebekan. Salahkah?

Mari kita analisa dengan jernih, jangan karena kebetulan Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (anak usaha PT. IBU) adalah merupakan kader PKS lalu sekonyong-konyong mengaitkan ini dengan rekayasa politik. Be Smart dude!

Comments

comments