Kalender Hijriyah Permanen, Terganjal Prinsip Wujudul Hilal Muhammadiyah?

196
views

Persepsi sebagian besar muslim, bahkan ummat NU dan Muhammadiyah sendiri adalah NU ngotot menggunakan metode rukyah, dan Muhammadiyah ngotot menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Jadi perbedaan berpuasa dan berlebaran pada 2 ormas terbesar ini tidak akan bisa disatukan. Nanti setelah ada kalender hijriyah, NU akan tetap ngotot rukyah dan hasilnya bisa beda dengan kalender hasil hisab itu. Benarkah demikian?

Kalau Anda termasuk yang berpendapat demikian, maka saya anjurkan membaca tulisan ini sampai tuntas. Sebenarnya asal -usul penentuan awal bulan puasa dilatarbelakangi hadits Abu Hurairah berikut ini:

 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُمَرَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ

Inti hadits di atas: Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal), dan berbukalah (berlebaranlah) karena melihatnya, dan bila penglihatanmu terhalang mendung, maka genapkan hitungan (Sya’ban dan Ramadhan) 30 hari.

Jadi jelas, penentuan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan “melihat” hilal. Melihat dalam bahasa Arab adalah rukyah, sebagaimana bunyi hadits di atas. Di kemudian hari, di tanah air tercinta kita Indonesia kata “rukyah” menjadi populer bersanding dengan kata “hisab” yang berarti menghitung/penghitungan.

Celakanya, hisab dan rukyah seolah dipertentangkan setiap awal Ramadhan dan Syawal, dan sampai tulisan ini dibuat, belum ada tanda – tanda bersatunya ummat Islam Indonesia dalam penentuan awal puasa dan awal lebaran. Dan setiap awal Ramadhan dan Syawal, tradisi pemerintah kita adalah mengadakan sidang isbat penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Dan seringnya, NU sepakat dengan pemerintah, sedang Muhammadiyah berbeda, seingat saya, sepertinya selalu lebih dulu.

Nah, menjadi menarik ketika baru-baru ini wakil ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta tradisi sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan (puasa) dan awal bulan Syawal (Idul Fitri) oleh kementerian agama segera dihapus. Dia menyerukan agar segera dibuat kalender Hijriyah permanen. Menurutnya, sidang isbat hanya pemborosan anggaran untuk sesuatu yang harusnya tak perlu.

Ide kalender Hijriyah Nasional yang permanen sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun sepertinya menghadapi tembok besar yang tak mau beranjak dari tempat berpijaknya. NU yang tidak maukah? Ternyata bukan!

NU sebagai sebuah organisasi, pergerakan dan kultur sama sekali tidak anti dengan hisab. Banyak ahli-ahli hisab kok dari kalangan NU, dan mereka sudah secara empiris membandingkan metode hisab dan rukyah, kemudian mengambil kesimpulan metode hisab mana “yang paling mendekati” hasil rukyah.

Rukyat dan hisab itu sebenarnya setara, bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal bisa dilihat dengan mata (rukyat) dan bisa juga dihitung (hisab) berdasarkan rumusan keteraturan fase-fase bulan dan data-data rukyat sebelumnya tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat. Data kemungkinan hilal bisa dirukyat itu yang dikenal sebagai kriteria imkanur rukyat atau visibilitas hilal.

Dari membandingkan data hisab dan rukyah itulah ide imkanur rukyah berasal, yaitu secara perhitungan, besar hilal pada suatu waktu sudah mungkin dilihat dengan mata. Mengapa harus “mungkin dilihat”? Ya karena hadits di atas jelas menyatakan “puasalah karena melihatnya”. Jadi sekarangpun  NU sudah bisa membuat kalender Hijriyah permanen yang hasilnya 99% sama dengan hasil rukyah, menggunakan metode imkanurrukyah ini.

Bagaimana dengan Muhammadiyah?

Metode hisab Muhammadiyah menggunakan prinsip “wujudul hilal”. Jadi 0 (nol) derajatpun kalau secara perhitungan hilal sudah ada, maka saat itulah ditentukan awal bulan. Praktis, tapi kemungkinan beda dengan rukyah akan sangat besar. Padahal “rukyah” adalah syarat sebuah kondisi hilal dianggap sebagai awal puasa sebagaimana hadits di atas. Dalam logika astronomi kesaksian hilal yang sangat rendah tidak mungkin terjadi karena hilal yang sangat redup tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih kuat di ufuk saat matahari baru saja terbenam. Keberhasilan rukyat memerlukan syarat tertentu agar kontras hilal dan cahaya syafak cukup untuk memunculkan ketampakan hilal.

Sebenarnya, pada tahun 1998 sudah ada kesepakatan ormas-ormas Islam tentang hilal dengan kriteria “2-3-8”, yaitu minimal 2 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan 8 jam. Kesepakatan itu kemudian ditegaskan lagi pada September 2011. Sayangnya Muhammadiyah memisahkan diri, tidak mau menerima kesepakatan itu. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional RI.

Dia menambahkan bahwa pada 1998 Muhammadiyah beralasan kriteria “2-3-8” tidak ilmiah. Namun, setelah itu, Muhammadiyah juga tidak menawarkan kriteria yang lebih ilmiah secara astronomis, Muhammadiyah malah mempertahankan terus kriteria wujudul hilal yang secara astronomi  keliru.

Jadi bagaimana Muhammadiyah? Siap berubah demi Kalender Hijriyah Nasional?

Comments

comments

4 thoughts on “Kalender Hijriyah Permanen, Terganjal Prinsip Wujudul Hilal Muhammadiyah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *